No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

1.     Pemrakarsa mengajukan berkas pengajuan KA ANDAL kepada Kepala Dinas melalui Tata Usaha. Berkas pengajuan KA ANDAL terdiri dari:

a.     Surat Permohonan

b.     Dokumen KA ANDAL.

2.     Penerimaan berkas ANDAL, RKL dan RPL

a.     Berdasarkan KA ANDAL yang telah disetujui, pemrakarsa akan menyusun dokumen ANDAL, RKL dan RPL

b.     Pemrakarsa mengajukan berkas pengajuan ANDAL, RKL, dan RPL kepada Kepala Dinas melalui Tata Usaha. Berkas pengajuan ANDAL, RKL dan RPL terdiri dari:

-          Surat Permohonan

-          Dokumen ANDAL

-          Dokumen RKL dan RPL

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1.       Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.       Mengambil nomor antrian

3.       Pemanggilan pemohon

4.       Melengkapi persyaratan dan mengisi kelengkapan data yang ada pada OSS

5.       Mengisi format yang ada di OSS

6.       Mendatangi Dinas Lingkungan Hidup dengan membawa kelengkapan dokumen

7.       Penilaian Kerangka Acuan melalui Sidang Komisi Penilai AMDAL atau Tim Uji Kelayakan Dokumen AMDAL

8.       Persetujuan Kerangka Acuan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

9.       Penilaian ANDAL, RKL dan RPL

10.    Pembuatan konsep Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan yang ditandatangani oleh Bupati Tulungagung

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1.       Penilaian Kerangka Acuan : 30 hari kerja sejak berkas KA ANDAL dinyatakan lengkap secara administrasi

2.       Penilaian ANDAL, RKL dan RPL oleh Komisi Penilai Amdal atau Tim Uji Kelayakan : 50  hari kerja  sejak berkas Dokumen ANDAL dan RKL RPL dinyatakan lengkap secara administrasi

3.       Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup oleh Bupati : 10 hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis

5.

Produk Pelayanan

Dokumen AMDAL yang telah mendapatkan SKKL atau Persetujuan Lingkungan dari Bupati Tulungagung

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

-         Melalui kotak saran

-         Melalui Petugas khusus penanganan

-         Melalui Telepon (0355) 5250445

-         Melalui kontak person, E-mail dan Website dan Kotak saran.

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.       Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.       Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3.       Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang

4.       Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

5.       Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

6.       Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Ø  Ketersediaan ruang tunggu

Ø  Tempat parkir

9.

Kompetensi Pelaksana

Dilaksanakan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Dinas sebagai Penandatangan

10.

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung

11.

Jumlah Pelaksana

2 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

Proses pelayanan sesuai waktu yang ditentukan

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

-

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Internal

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

Pemenuhan surat kelayakan operasional (SLO) pemenuhan baku mutu emisi :

1.   Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan

2.   Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

3.   Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu

4.   Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu

Surat Permohonan dilampiri :

1.   Daftar Isian.

2.   Dokumen Kajian Teknis / Standar Teknis.

3.   NIB beserta komitmen yang harus dipenuhi sesuai dengan OSS RBA.

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1.       Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.       Mengambil nomor antrian

3.       Pemanggilan pemohon

4.       Pemohon mengajukan  surat kelayakan operasional (SLO) pemenuhan baku mutu emisi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1.       Dilakukan verifikasi selama 5 hari kerja setelah pemohon menyampaikan  dokumen laporan penyelesaian persetujuan teknis

2.      Hasil verifikasi sesuai dengan Persetujuan teknis diterbitkan SLO paling lama 3 hari kerja

3.      Hasil verifikasi tidak sesuai persetujuan teknis dikeluarkan BA arahan perbaikan atau perubahan persetujuan teknis

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis.

5.

Produk Pelayanan

Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Emisi

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.   PP   Nomor   22  Tahun   2021   tentang   Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Komputer dan printer

9.

Kompetensi Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelaksana :

1. Memahami regulasi, juklak dan juknis

2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya

3. Mempunyai keahlian

4. Berpengalaman

Ketrampilan

1. Menguasai teknik pelayanan prima

2. Mengoperasikan Komputer

Sikap

1. Kejujuran dan ketelitian

2. Kerjasama dan komunikatif

10.

Pengawasan Internal

-    Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

-    Dilaksanakan secara kontinu

11.

Jumlah Pelaksana

Tim   Pelaksana Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Tulungagung berjumlah 7 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

-    Memberikan Jaminan Kepastian waktu penyelesaian Pelayanan.

-    Kejelasan persyaratan pelayanan dan mekanisme tindak lanjut pelayanan.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

Dalam rangka perlindungan pemohon, Instansi. Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pemohon.

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kepala Bidang melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

1.     Pengaduan dapat disampaikan kepada DLH Kab. Tulungagung baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.     Pengaduan secara langsung dilakukan dengan mendatangi dan menyampaikan pengaduan ke DLH.

3.     Pengaduan secara tidak langsung dilakukan melalui website, email dan surat.

4.     Pengaduan paling sedikit memuat informasi:

a.     Identitas pengadu berupa nama, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi atau email;

b.     Lokasi kejadian ;

c.     Dugaan sumber atau penyebab;

d.     Waktu, uraian kejadian dan dampak yang dirasakan.

e.     Penyelesaian yang diinginkan; dan

f.      Informasi riwayat pengaduan.

5.       Pengaduan dapat disampaikan sesuai dengan format formulir pengaduan atau berisi informasi yang dibutuhkan.  

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1.     Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP);

2.     Mengambil nomor antrian;

3.     Pemanggilan pemohon;

4.     Atau bisa lapor melalui;

a.     website :

-       ppid.tulungagung.go.id

-       lapor.go.id

b.     email : pengawasandlhta@gmail.com

5.     Mengisi Formulir Pengaduan secara lengkap dan jelas ;

6.     Penelaahan terhadap jenis pengaduan dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait (bila perlu) ;

7.     Verifikasi lapangan oleh Tim Verifikasi terkait dengan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan dan uji laboratorium (bila perlu);

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1.   Jangka waktu pengelolaan pengaduan mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan tindak lanjut laporan hasil pengaduan dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengaduan dinyatakan lengkap.

2.   Jangka waktu tidak termasuk waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan uji laboratorium.

3.   Dalam hal jangka waktu pengelolaan pengaduan membutuhkan perpanjangan karena pelaksanaan uji laboratorium, petugas menyampaikan pemberitahuan kepada pengadu beserta alasannya.

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis.

5.

Produk Pelayanan

Penerimaan pengaduan dan hasil tindaklanjut pengaduan. 

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.   Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.   Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.   Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. P.22/MENLHK/SET.1/3/2017  tentang Tata Cara Pengaduan  Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan

5.   Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No 14 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

6.   Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Ø Ketersediaan ruang tunggu

Ø Meja Pelayanan

9.

Kompetensi Pelaksana

Ø Memahami peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan ketentuan dalam perizinan lingkungan hidup

Ø Menguasai tata cara penanganan pengaduan

Ø Memiliki kemampuan di bidang teknis lingkungan hidup

Ø Memahami tugas dan fungsi seksi pengaduan dan penaatan lingkungan hidup;

Ø Mampu mengoperasionalkan komputer, terutama program office

Ø Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) untuk pengaduan lingkungan hidup di instansi lingkungan hidup di kabupaten;

Ø Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dalam hal instansi lingkungan hidup belum memiliki PLH atau PLHD.

10.

Pengawasan Internal

-    Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

-    Dilaksanakan secara kontinu

11.

Jumlah Pelaksana

3 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

-    Memberikan Jaminan Kepastian waktu penyelesaian Pelayanan.

-    Kejelasan persyaratan pelayanan dan mekanisme tindak lanjut pelayanan.

-    Menjamin seluruh pelayanan pengaduan lingkungan hidup yang diberikan sesuai standart pelayanan yang dituangkan dalam SOP dan ketentuan perundangan yang berlaku

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

1)     Menjamin hak pengadu mendapatkan mengenai : perkembangan atau status pengelolaan pengaduan; laporan hasil pengaduan; dan tindak lanjut hasil pengaduan dengan mengembangkan system informasi pengaduan

2)     Dalam rangka perlindungan pengadu, Instansi. Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pengadu

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dua kali (dalam bentuk semesteran).

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

1.         Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan

2.         Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

3.         Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu

4.         Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu

 Surat Permohonan dilampiri :

1.       Daftar Isian.

2.       Dokumen Kajian Teknis / Standar Teknis.

3.       NIB beserta komitmen yang harus dipenuhi sesuai dengan OSS RBA

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

Pemohon mengajukan  persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1.       Permohonan Pertek Masuk sd Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen selama 2 hari kerja

2.       Perbaikan kelengkapan dokumen selama 10 hari kerja

3.       Setelah perbaikan lengkap dan benar dilakukan Pemeriksaan substansi kesesuaian pemenuhan pertek selama 30 hari kerja

4.       Persetujuan teknis

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis.

5.

Produk Pelayanan

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.   PP   Nomor   22  Tahun   2021   tentang   Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Komputer dan printer

9.

Kompetensi Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelaksana :

1. Memahami regulasi, juklak dan juknis

2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya

3. Mempunyai keahlian

4. Berpengalaman

Ketrampilan

1. Menguasai teknik pelayanan prima

2. Mengoperasikan Komputer

Sikap

1. Kejujuran dan ketelitian

2. Kerjasama dan komunikatif

10.

Pengawasan Internal

-    Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

-    Dilaksanakan secara kontinu

11.

Jumlah Pelaksana

Tim   Pelaksana Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Tulungagung berjumlah 7 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

-    Memberikan Jaminan Kepastian waktu penyelesaian Pelayanan.

-    Kejelasan persyaratan pelayanan dan mekanisme tindak lanjut pelayanan.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

Dalam rangka perlindungan pemohon, Instansi. Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pemohon.

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kepala Bidang melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

Pemenuhan surat kelayakan operasional (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah :

1.   Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan

2.   Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

3.   Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu

4.   Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu

Surat Permohonan dilampiri :

1.   Daftar Isian.

2.   Dokumen Kajian Teknis / Standar Teknis.

3.   NIB beserta komitmen yang harus dipenuhi sesuai dengan OSS RBA.

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1.       Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.       Mengambil nomor antrian

3.       Pemanggilan pemohon

4.       Pemohon mengajukan  surat kelayakan operasional (SLO) pemenuhan baku mutu air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1.   Dilakukan verifikasi selama 5 hari kerja setelah pemohon menyampaikan  dokumen laporan penyelesaian persetujuan teknis

2.    Hasil verifikasi sesuai dengan Persetujuan teknis diterbitkan SLO paling lama 3 hari kerja

3.    Hasil verifikasi tidak sesuai persetujuan teknis dikeluarkan BA arahan perbaikan atau perubahan persetujuan teknis

4.    Persetujuan teknis

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis.

5.

Produk Pelayanan

Penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.   Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.   PP   Nomor   22  Tahun   2021   tentang   Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.   Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Komputer dan printer

9.

Kompetensi Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelaksana :

1. Memahami regulasi, juklak dan juknis

2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya

3. Mempunyai keahlian

4. Berpengalaman

Ketrampilan

1. Menguasai teknik pelayanan prima

2. Mengoperasikan Komputer

Sikap

1. Kejujuran dan ketelitian

2. Kerjasama dan komunikatif

10.

Pengawasan Internal

-    Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

-    Dilaksanakan secara kontinu

11.

Jumlah Pelaksana

Tim   Pelaksana Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Tulungagung berjumlah 7 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

-    Memberikan Jaminan Kepastian waktu penyelesaian Pelayanan.

-    Kejelasan persyaratan pelayanan dan mekanisme tindak lanjut pelayanan.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

Dalam rangka perlindungan pemohon, Instansi. Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pemohon.

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kepala Bidang melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

Administrasi :

1.   Perijinan OSS Berbasis Resiko

2.   KTP penanggungjawab kegiatan;

3.   Denah dan konstruksi tempat penyimpanan sementara limbah B3;

4.   Lay Out lokasi kegiatan;

5.   Surat kerjasama antara penghasil dan pihak III yang sudah berijin dari KLHK

6.   Apabila tempat kegiatan sewa, ada surat, ada surat perjanjian sewa dan tidak keberatan tempatnya dipergunakan untuk usaha;

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1.    Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.    Mengambil nomor antrian

3.    Pemanggilan pemohon

4.    Pemohon mengajukan permohonan rincian teknis

5.    Dinas Lingkungan Hidup melakukan verifikasi teknis ke lokasi kegiatan pemohon;

6.    Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan surat rincian teknis pemohon.

3.

Jangka Waktu Pelayanan

14 (Empat Belas) hari kerja terhitung pengurusan Administrasi

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis.

5.

Produk Pelayanan

Surat Rincian Teknis Tempat Peyimpanan Sementara Limbah B3

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

-        Melalui kotak saran

-        Melalui Petugas khusus penanganan

-        Melalui Telepon (0355) 5250445

-        Melalui kontak person, E-mail dan Website dan Kotak saran.

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.   PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2.   PERMEN LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

3.   Perda Kabupaten Tulungagung No. 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah B3.

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Ø  Ketersediaan ruang tunggu

Ø  Meja Pelayanan

9.

Kompetensi Pelaksana

1.   Memahami dan menguasai peraturan – peraturan yang berlaku berkaitan dengan Limbah B3;

2.   Mengikuti diklat dan rakor berkaitan dengan Limbah B3;

10.

Pengawasan Internal

-    Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

-    Dilaksanakan secara kontinu

11.

Jumlah Pelaksana

4 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

-    Memberikan Jaminan Kepastian waktu penyelesaian Pelayanan.

-    Kejelasan persyaratan pelayanan dan mekanisme tindak lanjut pelayanan.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

Dalam rangka perlindungan pemohon, Instansi. Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pemohon.

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan sekurang kurangnya 1 (satu) tahun dua kali (dalam bentuk semesteran).

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

1.    Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan

2.    Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah

3.    Pembuangan Air Limbah ke Formasi tertentu

4.    Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi Tertentu

 Surat Permohonan dilampiri :

1.   Daftar Isian.

2.   Dokumen Kajian Teknis / Standar Teknis.

3.   NIB beserta komitmen yang harus dipenuhi sesuai dengan OSS RBA

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1.   Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.   Mengambil nomor antrian

3.   Pemanggilan pemohon

4.   Pemohon mengajukan  persetujuan teknis pembuangan air limbah ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

3.

Jangka Waktu Pelayanan

1.   Permohonan Pertek Masuk sd Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen selama 2 hari kerja

2.   Perbaikan kelengkapan dokumen selama 10 hari kerja

3.   Setelah perbaikan lengkap dan benar dilakukan Pemeriksaan substansi kesesuaian pemenuhan pertek selama 30 hari kerja

4.   Persetujuan teknis

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis.

5.

Produk Pelayanan

Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.    Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.    PP   Nomor   22  Tahun   2021   tentang   Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3.    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Komputer dan printer

9.

Kompetensi Pelaksana

Pengetahuan

Untuk anggota Tim Pelaksana :

1. Memahami regulasi, juklak dan juknis

2. Pendidikan sesuai bidang tugasnya

3. Mempunyai keahlian

4. Berpengalaman

Ketrampilan

1. Menguasai teknik pelayanan prima

2. Mengoperasikan computer

Sikap

1. Kejujuran dan ketelitian

2. Kerjasama dan komunikatif

10.

Pengawasan Internal

-    Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang

-    Dilaksanakan secara kontinu

11.

Jumlah Pelaksana

Tim   Pelaksana Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Air dan Udara di Kabupaten Tulungagung berjumlah 7 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

-    Memberikan Jaminan Kepastian waktu penyelesaian Pelayanan.

-    Kejelasan persyaratan pelayanan dan mekanisme tindak lanjut pelayanan.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

Dalam rangka perlindungan pemohon, Instansi. Penanggung Jawab wajib merahasiakan informasi terkait dengan pemohon.

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kepala Bidang melaksanakan rapat kerja setiap bulan untuk mengetahui perkembangan dan mengevaluasi kegiatan pelayanan yang telah diselenggarakan

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

Pemrakarsa menyerahkan surat permohonan pengarahan dokumen UKL-UPL yang dilampiri draft dokumen UKL-UPL sebayak 2 (dua) eksemplar

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

(i)      UKL-UPL Standar Spesifik

1.     Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.     Mengambil nomor antrian

3.     Pemanggilan pemohon

4.     Melengkapi persyarakat dan mengisi kelengkapan data yang ada OSS

5.     Mengisi format UKL-UPL dari OSS

6.    a. Pemrakarsa menunggu penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH) setelah format UKL-UPL diperiksa secara otomatis melalui sistem (untuk usaha dengan tingkat resiko menengah rendah)

b.   Pemrakarsa menunggu penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH) setelah format UKL-UPL diperiksa oleh petugas (untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi)

(ii)     UKL-UPL Standar

1.      Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.      Mengambil nomor antrian

3.      Pemanggilan pemohon

4.      Melengkapi persyaratakan dan mengisi kelengkapan data yang ada pada OSS

5.      Mengisi format UKL-UPL dari OSS. Jika tidak tersedia, maka menyusun formulir UKL-UPL sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021

6.      Mendatangi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung dengan membawa kelengkapan administrasi

7.      Mengkonfirmasikan kepada pemrakarsa hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi draft dokumen UKL-UPL :

-      Apabila draft dokumen UKL-UPL dinyatakan belum lengkap, pemrakarsa melengkapi sesuai masukan ;

-      Apabila draft dokumen UKL-UPL dinyatakan lengkap, pemrakarsa diminta untuk memperbanyak dokumen sebanyak-banyaknya 5 (lima) eksemplar

8.      Pemrakarsa memperbaiki dokumen sesuai arahan

9.      Pemrakarsa menyerahkan perbaikan dokumen

10.   Penerbitan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan hidup (PPKPLH) oleh Kepala DLH

3.

Jangka Waktu Pelayanan

-        Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.

-        Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis.

5.

Produk Pelayanan

Dokumen UKL/UPL beserta Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPKPLH) yang diterbitkan oleh Kepala DLH

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

-        Melalui kotak saran

-        Melalui Petugas khusus penanganan

-        Melalui Telepon (0355) 5250445

-        Melalui kontak person, E-mail dan Website dan Kotak saran.

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.          Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.          Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3.          Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.          Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5.          Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Ø  Ketersediaan ruang tunggu

Ø  Tempat parkir Tempat parkir

9.

Kompetensi Pelaksana

Dilaksanakan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Dinas sebagai Penandatangan

10.

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung

11.

Jumlah Pelaksana

2 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

Proses pelayanan sesuai waktu yang ditentukan

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

-

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Internal

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

1.       Surat Permohonan Formulir Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan

2.       Fotocopy KTP

3.       Fotokopi  Sertifikat tanah

4.       Gambar Layout kegiatan

5.       Fotokopi dokumen pendirian usaha/kegiatan (untuk badan hukum)  

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1.       Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.       Mengambil nomor antrian

3.       Pemanggilan pemohon

4.       Mengisi Formulir Permohonan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan

5.       Penelaahan Persyaratan Permohonan

6.       Arahan Penapisan Dokumen Lingkungan

3.

Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu penyelesaian pelayanan adalah 2 (dua) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis.

5.

Produk Pelayanan

Arahan penapisan dokumen lingkungan 

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

-        Melalui kotak saran

-        Melalui Petugas khusus penanganan

-        Melalui Telepon (0355) 5250445

-        Melalui kontak person, E-mail dan Website dan Kotak saran.

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

1.       Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2.       Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

3.       Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.       Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

5.       Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Ø  Formulir permohonan

Ø  Ketersediaan ruang tunggu

Ø  Tempat parkir

9.

Kompetensi Pelaksana

Dilaksanakan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Dinas sebagai Penandatangan

10.

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung

11.

Jumlah Pelaksana

2 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

Proses pelayanan sesuai waktu yang ditentukan

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

-

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Internal

No

KOMPONEN

URAIAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

1.       Surat Permohonan Izin Penebangan atau Pemangkasan Pohon ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup

2.       Foto pohon yang akan ditebang

3.       No. telp pemohon

2.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan

1.        Pemohon datang ke Mall Pelayanan Publik (MPP)

2.        Mengambil nomor antrian

3.        Pemanggilan pemohon

4.        Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi, baik secara manual atau melalui google form bit.ly/penebanganpohon

5.        Setelah formulir dan persyaratan dinyatakan lengkap, kemudian pohon yang dimintakan izin akan disurvei oleh tim

6.        Pemohon menunggu adanya surat balasan dari Dinas Lingkungan Hidup, yang berisi diberikan/tidak diberikannya izin penebangan atau pemangkasan pohon

7.        Jika permohonan penebangan pohon diizinkan, maka pemohon diminta untuk memenuhi penggantian bibit pohon sesuai yang tertulis di surat balasan

8.        Pemohon menunggu pelaksanaan penebangan atau pemangkasan pohon

3.

Jangka Waktu Pelayanan

Jangka waktu penyelesaian pelayanan adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan lengkap secara administrasi

4.

Biaya/ Tarif

Tidak dipungut biaya atau gratis untuk penebangan atau pemangkasan pohon, hanya melakukan penggantian bibit pohon sesuai yang tertera dalam peraturan daerah

5.

Produk Pelayanan

Izin penebangan atau pemangkasan pohon 

6.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

-        Melalui kotak saran

-        Melalui Petugas khusus penanganan

-        Melalui Telepon (0355) 5250445

-        Melalui kontak person, E-mail dan Website dan Kotak saran.

Manufacturing

7.

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kab. Tulungagung nomor 7 tahun 2014 tentang Izin Penebangan Pohon dan/atau Pemindahan Taman

8.

Sarana dan Prasarana/ Fasilitas

Ø  Formulir permohonan

Ø  Ketersediaan ruang tunggu

Ø  Tempat parkir

9.

Kompetensi Pelaksana

Dilaksanakan oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup dengan Kepala Dinas sebagai Penandatangan

10.

Pengawasan Internal

Dilakukan oleh atasan langsung

11.

Jumlah Pelaksana

6 orang

12.

Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan

Proses pelayanan sesuai waktu yang ditentukan

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan

-

14.

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Evaluasi Internal