A.     Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1

2

3

4

5

Mengisi formulir permohonan dengan lengkap

Fotokopi KTP

Fotokopi Izin Usaha (Apabila WP badan)

Surat kuasa dari Wajib Pajak (apabila dikuasakan) bermeterai Rp10.000

Fotokopi KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan)

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1

2

3

4

Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan melakukan pendaftaran pada petugas resepsionis dan mendapatkan nomor antrian.

Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan dengan lengkap dan melampirkan persyaratan dengan cara disampaikan kepada petugas loket 15 (Badan Pendapatan Daerah).

Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap akan dibuatkan tanda terimanya.

Berkas yang sudah lengkap diproses lebih lanjut dan hasilnya diserahkan kembali kepada wajib pajak.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

1 Hari

4

Batas Waktu Pengajuan

Setiap Jam Kerja

5

Biaya

Gratis

6

Penanganan dan Pengaduan Saran dan Masukan

Email: uptpelayananpajakdaerahpajakda@gmail.com

Telepon: (0355) 320098

Whatsapp: 085780740878

B.     Manufacturing

1

Dasar Hukum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame.

2

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ruang Pelayanan

Banner/Leaflet

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toilet

Mushola

Jaringan Internet

Mesin Antrian

Ruang Laktasi

Tempat Bermain Anak

TV Monitor Pelayanan

3

Kompetensi Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur.

Memiliki Pengetahuan Perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan.

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik.

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara baik.

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien.

Memiliki kemampuan kerjasama tim.

Mampu mengoperasikan komputer.

Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan dan aplikasi lainnya.

4

Pengawasan Internal

1

2

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

5

Jumlah Pelaksana

3 Orang

6

Jaminan Pelayanan

1

2

Pegawai yang kompeten 

Dijamin tidak ada pungutan/gratis

7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1

2

3

4

Dokumen asli

Dokumen fisik

Entry data aplikasi SIMPATDA

Verifikasi

8

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

A.     Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1

2

Menyerahkan bukti omzet

Menunjukkan kartu NPWPD

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1

2

3

4

5

Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan melakukan pendaftaran pada petugas resepsionis dan mendapatkan nomor antrian.

Pemohon menyampaikan bukti omzet dengan lengkap dan melampirkan persyaratan kepada petugas loket 15 (Badan Pendapatan Daerah).

Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap akan diproses lebih lanjut.

Petugas Pelayanan melakukan input laporan sesuai berkas yang disampaikan.

Petugas Pelayanan menyerahkan hasil berkas yang telah dicetak kepada Wajib Pajak untuk bisa dilakukan pembayaran pajaknya.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

15 Menit

4

Batas Waktu Pengajuan

Setiap Jam Kerja

5

Biaya

Gratis

6

Penanganan dan Pengaduan Saran dan Masukan

Email: uptpelayananpajakdaerahpajakda@gmail.com

Telepon: (0355) 320098

Whatsapp: 085780740878

B.     Manufacturing

1

Dasar Hukum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame.

2

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ruang Pelayanan

Banner/Leaflet

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toilet

Mushola

Jaringan Internet

Mesin Antrian

Ruang Laktasi

Tempat Bermain Anak

TV Monitor Pelayanan

3

Kompetensi Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki Pengetahuan Perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan dan aplikasi lainnya

4

Pengawasan Internal

1

2

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

5

Jumlah Pelaksana

3 Orang

6

Jaminan Pelayanan

1

2

Pegawai yang kompeten 

Dijamin tidak ada pungutan/gratis

7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1

2

3

4

Dokumen asli

Dokumen fisik

Entry data aplikasi SIMPATDA

Verifikasi

8

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

A.     Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1

2

3

Mengisi formulir permohonan dengan lengkap

Fotokopi dokumen pajak daerah

Fotokopi KTP

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1

2

3

4

Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan melakukan pendaftaran pada petugas resepsionis dan mendapatkan nomor antrian.

Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan dengan lengkap dan melampirkan persyaratan dengan cara disampaikan kepada petugas loket 15 (Badan Pendapatan Daerah).

Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap akan dibuatkan tanda terimanya.

Berkas yang sudah lengkap diproses lebih lanjut dan hasilnya diserahkan kembali kepada wajib pajak.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

4 Hari Kerja

4

Batas Waktu Pengajuan

Permohonan dapat diajukan pada saat hari Kerja

5

Biaya

Gratis

6

Penanganan dan Pengaduan Saran dan Masukan

Email: uptpelayananpajakdaerahpajakda@gmail.com

Telepon: (0355) 320098

Whatsapp: 085780740878

B.     Manufacturing

1

Dasar Hukum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame.

2

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ruang Pelayanan

Banner/Leaflet

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toilet

Mushola

Jaringan Internet

Mesin Antrian

Ruang Laktasi

Tempat Bermain Anak

TV Monitor Pelayanan

3

Kompetensi Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki Pengetahuan Perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan dan aplikasi lainnya

4

Pengawasan Internal

1

2

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

5

Jumlah Pelaksana

3 Orang

6

Jaminan Pelayanan

1

2

Pegawai yang kompeten 

Dijamin tidak ada pungutan/gratis

7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1

2

3

4

Dokumen asli

Dokumen fisik

Entry data aplikasi SIMPATDA

Verifikasi

8

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

A.     Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1

2

3

4

5

Mengisi formulir permohonan dengan lengkap

Fotokopi NPWPD

Fotokopi dokumen pajak daerah

Fotokopi KTP

Foto objek pajak

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1

2

3

4

Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan melakukan pendaftaran pada petugas resepsionis dan mendapatkan nomor antrian.

Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan dengan lengkap dan melampirkan persyaratan dengan cara disampaikan kepada petugas loket 15 (Badan Pendapatan Daerah).

Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap akan dibuatkan tanda terimanya.

Berkas yang sudah lengkap diproses lebih lanjut dan hasilnya diserahkan kembali kepada wajib pajak.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

1 Hari Kerja

4

Batas Waktu Pengajuan

Permohonan dapat diajukan pada saat hari kerja

5

Biaya

Gratis

6

Penanganan dan Pengaduan Saran dan Masukan

Email: uptpelayananpajakdaerahpajakda@gmail.com

Telepon: (0355) 320098

Whatsapp: 085780740878

B.     Manufacturing

1

Dasar Hukum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame.

2

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ruang Pelayanan

Banner/Leaflet

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toilet

Mushola

Jaringan Internet

Mesin Antrian

Ruang Laktasi

Tempat Bermain Anak

TV Monitor Pelayanan

3

Kompetensi Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki Pengetahuan Perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan dan aplikasi lainnya

4

Pengawasan Internal

1

2

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

5

Jumlah Pelaksana

3 Orang

6

Jaminan Pelayanan

1

2

Pegawai yang kompeten 

Dijamin tidak ada pungutan/gratis

7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1

2

3

4

Dokumen asli

Dokumen fisik

Entry data aplikasi SIMPATDA

Verifikasi

8

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

A.     Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1

2

3

4

Mengisi formulir permohonan dengan lengkap

Fotokopi NPWPD

Fotokopi dokumen pajak daerah

Fotokopi KTP

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1

2

3

4

Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan melakukan pendaftaran pada petugas resepsionis dan mendapatkan nomor antrian.

Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan dengan lengkap dan melampirkan persyaratan dengan cara disampaikan kepada petugas loket 15 (Badan Pendapatan Daerah).

Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap akan dibuatkan tanda terimanya.

Berkas yang sudah lengkap diproses lebih lanjut dan hasilnya diserahkan kembali kepada wajib pajak.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

4

Batas Waktu Pengajuan

Permohonan Diajukan pada saat Jam Kerja

5

Biaya

Gratis

6

Penanganan dan Pengaduan Saran dan Masukan

Email: uptpelayananpajakdaerahpajakda@gmail.com

Telepon: (0355) 320098

Whatsapp: 085780740878

B.     Manufacturing

1

Dasar Hukum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame.

2

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ruang Pelayanan

Banner/Leaflet

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toilet

Mushola

Jaringan Internet

Mesin Antrian

Ruang Laktasi

Tempat Bermain Anak

TV Monitor Pelayanan

3

Kompetensi Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki Pengetahuan Perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan dan aplikasi lainnya

4

Pengawasan Internal

1

2

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

5

Jumlah Pelaksana

3 Orang

6

Jaminan Pelayanan

1

2

Pegawai yang kompeten 

Dijamin tidak ada pungutan/gratis

7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1

2

3

4

Dokumen asli

Dokumen fisik

Entry data aplikasi SIMPATDA

Verifikasi

8

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

A.     Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1

2

3

4

Mengisi formulir permohonan dengan lengkap

Fotokopi NPWPD

Fotokopi dokumen pajak daerah

Fotokopi KTP

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1

2

3

4

Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan melakukan pendaftaran pada petugas resepsionis dan mendapatkan nomor antrian.

Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan dengan lengkap dan melampirkan persyaratan dengan cara disampaikan kepada petugas loket 15 (Badan Pendapatan Daerah).

Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap akan dibuatkan tanda terimanya.

Berkas yang sudah lengkap diproses lebih lanjut dan hasilnya diserahkan kembali kepada wajib pajak.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

250 Hari Kerja

4

Batas Waktu Pengajuan

Permohonan dapat diajukan pada saat hari kerja

5

Biaya

Gratis

6

Penanganan dan Pengaduan Saran dan Masukan

Email: uptpelayananpajakdaerahpajakda@gmail.com

Telepon: (0355) 320098

Whatsapp: 085780740878

B.     Manufacturing

1

Dasar Hukum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame.

2

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ruang Pelayanan

Banner/Leaflet

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toilet

Mushola

Jaringan Internet

Mesin Antrian

Ruang Laktasi

Tempat Bermain Anak

TV Monitor Pelayanan

3

Kompetensi Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki Pengetahuan Perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan dan aplikasi lainnya

4

Pengawasan Internal

1

2

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

5

Jumlah Pelaksana

3 Orang

6

Jaminan Pelayanan

1

2

Pegawai yang kompeten 

Dijamin tidak ada pungutan/gratis

7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1

2

3

4

Dokumen asli

Dokumen fisik

Entry data aplikasi SIMPATDA

Verifikasi

8

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

A.     Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1

2

3

4

5

Mengisi formulir permohonan dengan lengkap

Fotokopi NPWPD

Fotokopi dokumen pajak daerah

Fotokopi KTP

Foto obyek yang diajukan pembebasan pajak daerah

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1

2

3

4

Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan melakukan pendaftaran pada petugas resepsionis dan mendapatkan nomor antrian.

Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan dengan lengkap dan melampirkan persyaratan dengan cara disampaikan kepada petugas loket 15 (Badan Pendapatan Daerah).

Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap akan dibuatkan tanda terimanya.

Berkas yang sudah lengkap diproses lebih lanjut dan hasilnya diserahkan kembali kepada wajib pajak.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

4 Hari Kerja

4

Batas Waktu Pengajuan

Permohonan dapat diajukan pada saat hari Kerja

5

Biaya

Gratis

6

Penanganan dan Pengaduan Saran dan Masukan

Email: uptpelayananpajakdaerahpajakda@gmail.com

Telepon: (0355) 320098

Whatsapp: 085780740878

B.     Manufacturing

1

Dasar Hukum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame.

2

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ruang Pelayanan

Banner/Leaflet

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toilet

Mushola

Jaringan Internet

Mesin Antrian

Ruang Laktasi

Tempat Bermain Anak

TV Monitor Pelayanan

3

Kompetensi Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki Pengetahuan Perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan dan aplikasi lainnya

4

Pengawasan Internal

1

2

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

5

Jumlah Pelaksana

3 Orang

6

Jaminan Pelayanan

1

2

Pegawai yang kompeten 

Dijamin tidak ada pungutan/gratis

7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1

2

3

4

Dokumen asli

Dokumen fisik

Entry data aplikasi SIMPATDA

Verifikasi

8

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.

A.     Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1

2

3

Mengisi formulir permohonan dengan lengkap

Fotokopi NPWPD

Fotokopi KTP

2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1

2

3

4

Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan melakukan pendaftaran pada petugas resepsionis dan mendapatkan nomor antrian.

Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi form permohonan dengan lengkap dan melampirkan persyaratan dengan cara disampaikan kepada petugas loket 15 (Badan Pendapatan Daerah).

Petugas Pelayanan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila kurang lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, dan apabila sudah lengkap akan dibuatkan tanda terimanya.

Berkas yang sudah lengkap diproses lebih lanjut dan hasilnya diserahkan kembali kepada wajib pajak.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

4 hari kerja

4

Batas Waktu Pengajuan

Permohonan dapat diajukan pada saat Kerja

5

Biaya

Gratis

6

Penanganan dan Pengaduan Saran dan Masukan

Email: uptpelayananpajakdaerahpajakda@gmail.com

Telepon: (0355) 320098

Whatsapp: 085780740878

B.     Manufacturing

1

Dasar Hukum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Reklame.

2

Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ruang Pelayanan

Banner/Leaflet

Komputer

Meja

Kursi

Halaman Parkir Roda 2 dan Roda 4

Toilet

Mushola

Jaringan Internet

Mesin Antrian

Ruang Laktasi

Tempat Bermain Anak

TV Monitor Pelayanan

3

Kompetensi Pelaksanaan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Berpenampilan menarik (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)

Menguasai Standar Operasional Prosedur

Memiliki Pengetahuan Perundang-undangan terkait dengan standar pelayanan

Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik

Mampu berkomunikasi secara lisan dan tulisan secara baik

Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien

Memiliki kemampuan kerjasama tim

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami penggunaan aplikasi sistem informasi pelayanan dan aplikasi lainnya

4

Pengawasan Internal

1

2

Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah

Kepala Badan Pendapatan Daerah

5

Jumlah Pelaksana

3 Orang

6

Jaminan Pelayanan

1

2

Pegawai yang kompeten 

Dijamin tidak ada pungutan/gratis

7

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1

2

3

4

Dokumen asli

Dokumen fisik

Entry data aplikasi SIMPATDA

Verifikasi

8

Evaluasi Kinerja Pelaksanaan

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan 1 kali dalam 2 tahun, selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan.