A. Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1. Pemohon memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha) yang diterbitkan oleh OSS;

2. Pemohon menyerahkan proposal izin operasional penyelenggaraan PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Tempat Penitipan Anak) ke Disdik Kabupaten Tulungagung;

3. Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD (TK, KB, SPS, TPA) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

4.     Melengkapi persyaratan administratif pendirian :

a.  Fotokopi identitas pendiri (KTP) ;

b.  Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa/Lurah setempat;

c.  Susunan pengurus dan rincian tugas;

5.   Peryaratan teknis pendirian :

a.  Hasil penilaian kelayakan;

b.  Rencana Induk Pengembangan (RIP) lembaga TK

c.  Rencana pencapaian standar penyelenggaraan lembaga TK paling lama 3 (tiga) tahun

d.  Rencana pencapaian standar penyelenggaraan lembaga KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

6. Hasil penilaian kelayakan lembaga, dibuktikan dengan :

a.  Lembar pemeriksaan lembaga oleh Pengawas TK (untuk lembaga TK) atau Penilik (untuk lembaga KB, SPS/TPA) mengetahui koordinator UPASP kecamatan setempat;

b.  Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri;

c.   Bagi lembaga TK/KB/TPA/SPS dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementrian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;

d.  Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

7.   Rencana Induk Pengembangan TK yang memuat :

a.  Visi dan Misi

b.  Kurikulum

c.   Sasaran usia peserta didik

d.  Pendidik dan tenaga kependidikan

e.  Sarana dan prasarana

f.    Struktur organisasi

g.  Susunan pengurus dan rincian tugas;

h.  Pembiayaan

i.    Pengelolaan

j.    Peran serta masyarakat dan

k.  Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun

8.        Dokumen rencana pencapaian standar penyelenggaraan TK/KB/TPA/SPS didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan menteri;

9. Persyaratan pendukung :

a. SK pembentukan lembaga PAUD oleh yayasan/ perkumpulan;

e.    Guru berijazah S-1 PAUD minimal 1 orang atau telah mengikuti Diklat Berjenjang Tingkat Dasar minimal 50%;

f.      Denah lembaga PAUD;

g.    Data pendidik dan tenaga kependidikan;

h.    Foto copy NPWP pendiri;

i.      Foto copy IMB/PBG;

j.      Profil Lembaga;

k.     Foto-foto sarpras

l.      Foto-foto kegiatan siswa / KBM

m.  Foto-foto visitasi penilik / pengawas

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) ke loket pelayanan Dinas Pendidikan atau ke Loket MPP Dinas Pendidikan Kab. Tulungagung, petugas pelayanan memberikan informasi tentang izin operasional penyelenggaraan PAUD (TK/KB/TPA/SPS);

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung atau ke Loket MPP dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan :

a.   Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/ KB/TPA/SPS yang telah ada dan ayang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaranyang akan dilayani di wilayah tersebut;

b.  Data mengenai perkiraan jarak TK/KB/TPA/SPS terdekat;

c.   Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/KB/TPA/SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;

d.  Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

·      Berdasarkan hasil telaah kepala dinas :

a.    Memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional pendirian satuan PAUD;

b.    Memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian operasional satuan PAUD.

·      Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) telah diterbitkan

·       Pemohon menerima terbitnya Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD.

3

Jangka Waktu

Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya / Gratis

5

Peroduk Pelayanan

Surat Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD

(TK, KB, SPS, TPA) berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas

6

Waktu Pelayanan

1.   Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

2.   Jum’at                    : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

1.    Pengaduan diterima melalui :

-   Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

-   Website Kontak Pengaduan dengan alamat : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

2.    Diidentifikasi dan ditindaklanjuti Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.    Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional ;

2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.    Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

5.    Peraturan Menteri Pendayagunaan                                                                                         Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan                                                                                         Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8.    Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD ;

9.    Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

10.    Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor

2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

11.   Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

12.   Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas

Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

1.        Peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.        Ruang kantor, meja, kursi

3.        Alat tulis kantor

4.      Komputer/laptop yang dilengkapi printer

5.      Loket pelayanan

6.      AC, jaringan internet

7.      Ruang tunggu

3

Kompetensi Pelaksana

1.        SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu mengoprasikan komputer

2.        Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada

pelayanan.

3.     Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-       Pengawasan atasan langsung

-       Kepala Bidang

-       Sekretaris Dinas

-       Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang terdiri dari :

-       Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Kasi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Penilik / Pengawas

-       Staf Pelaksana / Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-    Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-    Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-    Menanggapi       serta      menindaklanjuti                                keluhan                                atas pelayanan

7

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Penyelenggaraan      pelayanan                                         dilaksanakan di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik.

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

·      Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

·      Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  serta

merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan menyatakan :

1.   Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.   Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.   Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-    Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.    Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.   Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan Suasana Kerja Yang Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-    Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A. Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1.        Pemohon menyerahkan proposal perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD (Taman Kanak- Kanak, Kelompok Bermain, Satuan PAUD Sejenis, Tempat Penitipan Anak) ke Disdik Kabupaten Tulungagung;

2.        Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD (TK, KB, SPS, TPA) ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

4.      Melengkapi persyaratan administratif:

a.   Fotokopi identitas pendiri (KTP) ;

b.   Surat Keterangan Domisili Lembaga dari Kepala Desa/Lurah setempat;

c.   Susunan pengurus dan rincian tugas;

5.      Peryaratan teknis pendirian :

a.   Hasil penilaian kelayakan;

b.   Rencana Induk Pengembangan (RIP) lembaga TK

c.   Rencana pencapaian standar penyelenggaraan lembaga TK paling lama 3 (tiga) tahun

d.   Rencana pencapaian standar penyelenggaraan lembaga KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.

6.      Hasil penilaian kelayakan lembaga, dibuktikan dengan :

a.   Lembar pemeriksaan lembaga oleh Pengawas TK (untuk lembaga TK) atau Penilik (untuk lembaga KB, SPS/TPA) mengetahui koordinator UPASP kecamatan setempat;

b.  Dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK/KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri atau;

c.   Bukti kepemilikan tempat penyelenggaraan PAUD atau akad pinjam pakai / akad sewa (minimal 5 tahun);

d.  Bagi lembaga TK/KB/TPA/SPS dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementrian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;

e.  Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK/KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.

7.   Rencana Induk Pengembangan TK yang memuat :

·     Visi dan Misi

·     Kurikulum

·     Sasaran usia peserta didik

·     Pendidik dan tenaga kependidikan

·     Sarana dan prasarana

·     Struktur organisasi

·     Susunan pengurus dan rincian tugas;

·     Pembiayaan

·     Pengelolaan

·     Peran serta masyarakat dan

·     Rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan

·     selama 5 (lima) tahun

8.       Dokumen  rencana                                                                  pencapaian standar penyelenggaraan TK/KB/TPA/SPS didasarkan pada standar PAUD yang ditetapkan menteri;

9.        Persyaratan pendukung :

§  SK pembentukan lembaga PAUD oleh yayasan/ perkumpulan;

·    Guru berijazah S-1 PAUD minimal 1 orang atau telah mengikuti Diklat Berjenjang Tingkat Dasar minimal 50%;

·    Denah lembaga PAUD;

·    Data pendidik dan tenaga kependidikan;

·    Foto copy NPWP pendiri;

·    Foto copy IMB/PBG;

·    Profil Lembaga;

·    Fotokopi surat perpanjangan izin operasional yang lama.

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Perpanjangan Izin Operasional PAUD (TK/KB/TPA/SPS) ke loket pelayanan Dinas Pendidikan atau ke loket MPP, petugas pelayanan memberikan informasi tentang perpanjangan                izin               operasional                                              PAUD (TK/KB/TPA/SPS);

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan perpanjangan                izin                                              operasional                                              PAUD (TK/KB/TPA/SPS) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan :

a.   Data mengenai perimbangan antara jumlah TK/ KB/TPA/SPS yang telah ada dan ayang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaranyang akan dilayani di wilayah tersebut;

b.   Data mengenai perkiraan jarak TK/KB/TPA/SPS terdekat;

c.    Data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/KB/TPA/SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;

d.   Ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

·      Berdasarkan hasil telaah kepala dinas :

c.      Memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin operasional pendirian satuan PAUD;

d.     Memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian operasional satuan

PAUD.

·     Perpanjangan       Izin      Operasional                                     Penyelenggaraan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) telah diterbitkan

·     Pemohon       menerima       Surat                            Perpanjangan                   Izin

Operasional Penyelenggaraan Lembaga PAUD.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya / Gratis

5

Peroduk Pelayanan

Perpanjangan Izin yang diterbitkan berupa Piagam Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD

(TK, KB, SPS, TPA)

6

Waktu Pelayanan

1.   Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

2.   Jum’at                    : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

Pengaduan diterima melalui :

1.     Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

2.     Website Kontak Pengaduan dengan alamat : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

3.   Diidentifikasi dan ditindaklanjuti Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

1.   Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional ;

2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

5.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun             2017                             tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD ;

9.   Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor

6       Tahun        2018       tentang          Pelayanan                 Publik Kabupaten Tulungagung;

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Pembentukan      dan     Susunan                                    Perangkat                                    Daerah Kabupaten Tulungagung;

11.   Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

12.   Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

1.     Peraturan perundang-undangan yang berlaku

2.     Ruang kantor, meja, kursi

3.     Alat tulis kantor

4.     Komputer/laptop yang dilengkapi printer

5.     Loket pelayanan

6.     AC, jaringan internet

7.     Ruang tunggu

3

Komptensi Pelaksana

1.     SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu mengoprasikan komputer

2.     Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

3.     Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-        Pengawasan atasan langsung

-       Kepala Bidang

-       Sekretaris Dinas

-       Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang terdiri dari :

-       Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa danPerijinan

-       Kasi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Penilik / Pengawas

-       Staf Pelaksana / Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-    Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-    Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-    Menanggapi      serta     menindaklanjuti                                keluhan                                atas pelayanan

7

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Penyelenggaraan           pelayanan                                                dilaksanakan     di

Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik.

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

·      Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

·      Hasil        Evaluasi         digunakan         untuk                   mengukur keberhasilan       dan      mengetahui                        hambatan         yang ditemukan dalam pelaksanaan      pelayanan      serta merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan menyatakan :

1.     Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.     Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.     Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-    Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.    Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.   Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan Suasana Kerja Yang Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-    Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A.  Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

A.        Persyaratan Administratif terdiri atas :

1.         Pemohon memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha) yang diterbitkan oleh OSS;

2.         Pemohon menyerahkan proposal permohonan izin operasional pendirian penyelenggaraan pendidikan non formal (lembaga kursus dan pelatihan) ke Disdik Kabupaten Tulungagung;

3.         Surat permohonan izin operasional pendirian penyelenggaraan pendidikan non formal (lembaga kursus dan pelatihan) kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

4.         Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;

5.         Susunan pengurus dan rincian tugas;

6.         Keterangan kepemilikan atau kuasa pengguna tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;

7.         Dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementrian di bidang Hukum;

8.         Bukti kelayakan lembaga, yang dibuktikan dengan :

a.        Lembar pemeriksaan lembaga oleh Penilik mengetahui koordinator UPASP kecamatan setempat;

b.         Surat Keterangan Domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;

c.         Bukti kepemilikan tempat penyelenggaran/ bukti pinjam pakai/ bukti akad sewa menyewa;

d.         Fotokopi akta notaris (yayasan, bahwa telah berbadan Hukum), dalam hal pendiri adalah badan hukum untuk melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kemenkumham;

e.         Fotokopi IMB / PBG;

f.          Daftar prasarana dan sarana kursus;

g.         Pembiayaan pendidikan;

h.         Daftar riwayat hidup dan ijazah pengelola dan tenaga pendidik;

i.           Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum kursus; beserta standart kelulusan;

j.           Data pendidik dan tenaga kependidikan baik tetap maupun tidak tetap (data guru/pendidik sudah berijazah yang relevan);

k.         Struktur organisasi;

l.           Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup;

m.       Foto copy NPWP Pendiri/Pengelola;

n.         Keterangan status lembaga pendidikan (cabang/induk)

o.         Data warga belajar

B. Persyaratan Teknis terdiri atas :

a.      Study Kelayakan

b.      Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan;

c.       Peta lokasi sederhana;

d.     Profil Lembaga / Dokumentasi Lembaga.

C. Persyaratan pendukung:

a.       Foto-foto sarpras

b.      Foto-foto kegiatan belajar

c.        Foto-foto visitasi penilik

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan                 Pendidikan      Non           Formal (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ke loket pelayanan Dinas            Pendidikan,                 petugas                                 pelayanan       memberikan informasi;

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus dan Pelatihan) ke Dinas Pendidikan            Kabupaten           Tulungagung                                   dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah dan memverifikasi berkas berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon;

·      Surat Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus dan Pelatihan) telah diterbitkan

Pemohon menerima Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaga

Kursus dan Pelatihan).

3

Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya / Gratis

5

Peroduk Pelayanan

Surat       Izin      Operasional       Pendirian                  Penyelenggaraan

Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus) berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas

6

Waktu Pelayanan

1.   Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

2.   Jum’at                   : 08.00 – 13.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

1.        Pengaduan diterima melalui :

· Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

· Website Kontak Pengaduan dengan alamat : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

2.        Diidentifikasi dan ditindaklanjuti

3.        Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

1.        Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.         Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

5.         Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan                                                                                              Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8.         Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

9.         Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

10.       Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2

Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

11.       Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

12.       Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas  dan  Fungsi  Serta  Tata  Kerja  Dinas

Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

·     Ruang kantor, meja, kursi

·     AC, jaringan internet

·     Alat tulis kantor

·     Komputer/laptop yang dilengkapi printer

·     Loket pelayanan

·     Ruang tunggu

3

Kompetensi Pelaksana

·     SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu mengoprasikan komputer

·     Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

·     Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-       Pengawasan atasan langsung

-       Kepala Bidang

-       Sekretaris Dinas

-       Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang terdiri dari :

-       Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Kasi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Penilik / Pengawas

-       Staf Pelaksana / Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-    Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-    Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-    Menanggapi       serta      menindaklanjuti                                keluhan                                          atas

pelayanan

7

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Penyelenggaraan            pelayanan                                                dilaksanakan      di

Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik.

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

·      Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

·      Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan              mengetahui hambatan yang Ditemukan  dalam  pelaksanaan  pelayanan   serta

merumuskan langkah perbaikan.

Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan menyatakan :

9

Maklumat Layanan

1.   Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.   Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.   Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-    Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.    Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.   Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan Suasana Kerja Yang Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-    Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A.  Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

A.        Persyaratan Administratif terdiri atas :

1.      Pemohon menyerahkan proposal permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan non formal (lembaga kursus) ke Dinas Pendidikan;

2.      Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan non formal (lembaga kursus) kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

3.     Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;

4.     Susunan pengurus dan rincian tugas;

5.      Keterangan kepemilikan atau kuasa pengguna tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;

6.      Dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementrian di bidang Hukum;

7.      Bukti kelayakan lembaga, yang dibuktikan dengan :

a.    Lembar pemeriksaan lembaga oleh Penilik mengetahui koordinator UPASP kecamatan setempat;

b.   Surat Keterangan Domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;

c.    Bukti kepemilikan tempat penyelenggaran/ bukti pinjam pakai/ bukti akad sewa menyewa;

d.   Fotokopi akta notaris (yayasan, bahwa telah berbadan Hukum), dalam hal pendiri adalah badan hukum untuk melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kemenkumham;

e.    Fotokopi IMB / PBG;

f.     Daftar prasarana dan sarana kursus;

g.    Pembiayaan pendidikan;

h.   Daftar riwayat hidup dan ijazah pengelola dan tenaga pendidik;

i.      Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum kursus; beserta standart kelulusan;

j.      Data pendidik dan tenaga kependidikan baik tetap maupun tidak tetap (data guru/pendidik sudah berijazah yang relevan);

k.    Struktur organisasi;

l.      Surat izin operasional yang lama;

m. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup;

n.   Foto copy NPWP Pendiri/Pengelola;

o.    Keterangan status lembaga pendidikan (cabang/induk)

B. Persyaratan Teknis terdiri atas :

a.  Study Kelayakan

b.  Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan;

c.   Peta lokasi sederhana;

d.  Profil Lembaga / Dokumentasi Lembaga.

e.  Surat Perpanjangan Izin Operasional yang lama

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus) ke loket pelayanan Dinas Pendidikan, petugas pelayanan memberikan informasi;

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan non formal (lembaga kursus) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah dan memverifikasi berkas berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon;

·      Surat Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus) telah diterbitkan

·      Pemohon     menerima     Perpanjangan     Izin     Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus).

3

Jangka Waktu

Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya / Gratis

5

Peroduk Pelayanan

Perpanjangan      izin     yang     diterbitkan                                   berupa             Piagam

Perpanjangan          Izin         Operasional                                       Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (Lembaga Kursus)

6

Waktu Pelaksanaan

1.   Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

2.   Jum’at                    : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

Pengaduan diterima melalui :

·   Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

·   Website Kontak Pengaduan dengan alamat : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

·   Diidentifikasi dan ditindaklanjuti

·   Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

1.       Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.         Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

5.         Peraturan  Menteri  Pendayagunaan                                                                                              Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun

2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan                                                                                            Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8.         Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

9.         Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

10.       Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor

2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

11.       Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

12.       Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

1.      Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan perizinan

2.      Alat tulis kantor

3.      Komputer/laptop yang dilengkapi printer

4.      Loket Pelayanan

5.      Kotak Saran

6.      Ruang Tunggu

3

Komptensi Pelaksana

1.      Pendidikan Minimal SMA Sederajat.

2.      Mampu mengoprasikan komputer

3.      Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

4.      Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-       Pengawasan atasan langsung

-       Kepala Bidang

-       Sekretaris Dinas

-       Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang terdiri dari :

-       Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa danPerijinan

-       Kasi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Penilik / Pengawas

-       Staf Pelaksana / Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-    Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-    Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-    Menanggapi       serta      menindaklanjuti                                keluhan                                atas pelayanan

7

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Penyelenggaraan            pelayanan                                                dilaksanakan      di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik.

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

·      Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

·      Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  serta

merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan menyatakan :

1.   Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.   Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan

melakukan perbaikan secara terus-menerus

3. Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-    Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.    Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.   Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan Suasana Kerja Yang Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-    Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A.  Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

A.       Persyaratan Administratif terdiri atas :

1.   Pemohon memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha) yang diterbitkan oleh OSS;

2.     Pemohon menyerahkan proposal permohonan izin operasional penyelenggaraan pendidikan non formal (PKBM dan TBM) ke Dinas Pendidikan;

3.   Surat permohonan izin operasional penyelenggaraan pendidikan non formal (PKBM dan TBM) kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

4.   Bukti kelayakan lembaga, yang dibuktikan dengan :

a.    Lembar               pemeriksaan lembaga oleh Penilik mengetahui koordinator UPASP kecamatan setempat;

b.   Surat Keterangan Domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;

c.    Bukti kepemilikan tempat penyelenggaran/ bukti pinjam pakai/ bukti akad sewa menyewa;

d.   Fotokopi akta notaris (yayasan, bahwa telah berbadan Hukum), dalam hal pendiri adalah badan hukum untuk melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kemenkumham;

e.   Fotokopi IMB / PBG;

f.     Daftar sarana dan prasarana;

g.   Pembiayaan pendidikan;

h.   Sistem evaluasi dan sertifikasi;

i.     Manajemen sekolah;

j.      Daftar     riwayat hidup     dan                  ijazah pengelola dan tenaga pendidik;

k.   Program dan kurikulum

l.     Program dan Isi Pendidikan Dalam Bentuk Kurikulum yang diutamakan kesetaraan (Paket A, B, C);

m.   Data pendidik dan tenaga kependidikan baik tetap maupun tidak tetap (data guru/pendidik sudah berijazah yang relevan);

n.   Data warga belajar dan di sertai foto copy ijazah (bagi PKBM)

o.   Fotokopi buku daftar pengunjung (bagi TBM)

p.   Struktur organisasi;

q.   Susunan pengurus dan dan rincian tugas;

r.    Foto copy KTP Pemohon/Pengelola/Pendiri

s.    Foto copy NPWP Pendiri/Pemohon/Pengelola

t.     Keterangan      kepemilikan      atau      kuasa                   pengguna tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;

u.   Apabila            terjadi                            kesalahan/konflik                            dalam yayasan/lembaga maka ijin akan dicabut

B. Persyaratan Teknis terdiri atas :

a.        Study Kelayakan

b.       Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan  (standar  isi,  proses,  PTK,  Sarpras,

Manajemen, Pembiayaan, penilaian dan standar kompetensi lulusan);

c.        Peta lokasi sederhana;

d.       Profil Lembaga / Dokumentasi Lembaga.

C. Persyaratan pendukung:

a.       Foto-foto sarpras

b.       Foto-foto kegiatan KBM

c.        Foto visitasi penilik

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PKM dan TBM) ke loket pelayanan Dinas Pendidikan, petugas pelayanan memberikan informasi;

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PKM dan TBM) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah dan memverifikasi berkas berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon;

·      Surat Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PKM dan TBM) telah diterbitkan

·      Pemohon menerima Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PKBM dan TBM)

3

Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya / Gratis

5

Peroduk Pelayanan

Surat    Izin     Operasional     Penyelenggaraan                Pendidikan                   Non Formal (Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Taman Baca Masyarakat (TBM) berupa Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas

6

Waktu Pelaksanaan

1.   Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

2.   Jum’at                    : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7.

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

1.        Pengaduan diterima melalui :

-    Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

-    Website       Kontak        Pengaduan   dengan         alamat         : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

2.        Diidentifikasi dan ditindaklanjuti Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

1.       Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.        Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

5.        Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6.         Peraturan        Menteri        Dalam                   Negeri                      Nomor       80 Tahun     2015     tentang     Pembentukan                   Produk Hukum Daerah;

7.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan                                                                                      Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8.        Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

9.        Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

10.       Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

11.       Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

12.       Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

·    Ruang kantor, meja, kursi

·    AC, jaringan internet

·    Alat tulis kantor

·    Komputer/laptop yang dilengkapi printer

·    Loket pelayanan

·    Ruang tunggu

3

Kompetensi Pelaksana

·    SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu mengoprasikan komputer

·    Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

·    Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-       Pengawasan atasan langsung

-       Kepala Bidang

-       Sekretaris Dinas

-       Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang terdiri dari :

-       Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa danPerijinan

-       Kasi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Penilik / Pengawas

-       Staf Pelaksana / Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-    Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-    Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-    Menanggapi serta menindaklanjuti keluhan atas pelayanan

7

Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik.

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

·      Evaluasi      Kinerja     Pelaksana      secara                       periodik   dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

·      Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan

mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan :

1.  Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.   Melaksanakan     pelayanan     sesuai                                   dengan           kewajiban                                   dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.   Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-    Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.    Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.     Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan  Suasana  Kerja  Yang  Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-    Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A.  Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

A.        Persyaratan Administratif terdiri atas :

1.   Pemohon           menyerahkan                              proposal                              permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan non formal (PKBM dan TBM) ke Dinas Pendidikan;

2.   Surat permohonan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan pendidikan non formal (PKBM dan TBM) kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

3.   Bukti kelayakan lembaga, yang dibuktikan dengan :

a.   Lembar pemeriksaan lembaga oleh Penilik mengetahui koordinator UPASP kecamatan setempat;

b.   Surat Keterangan Domisili lembaga dari desa/kelurahan setempat;

c.    Bukti kepemilikan tempat penyelenggaran/ bukti pinjam pakai/ bukti akad sewa menyewa;

d.   Fotokopi akta notaris (yayasan, bahwa telah berbadan Hukum), dalam hal pendiri adalah badan hukum untuk melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kemenkumham;

e.    Fotokopi IMB / PBG;

f.     Daftar sarana dan prasarana;

g.    Pembiayaan pendidikan;

h.   Daftar riwayat hidup dan ijazah pengelola dan tenaga pendidik;

i.      Program dan kurikulum

j.      Program dan Isi Pendidikan Dalam Bentuk Kurikulum yang diutamakan kesetaraan (Paket A, B, C);

k.    Data pendidik dan tenaga kependidikan baik tetap maupun tidak tetap (data guru/pendidik sudah berijazah yang relevan);

l.      Data warga belajar dan di sertai foto copy ijazah (bagi PKBM)

m.  Fotokopi buku daftar pengunjung (bagi TBM)

n.   Struktur organisasi;

o.   Susunan pengurus dan dan rincian tugas;

p.   Foto copy KTP Pemohon/Pengelola/Pendiri

q.   Foto copy NPWP Pendiri/Pemohon/Pengelola

r.     Keterangan kepemilikan atau kuasa pengguna tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun;

s.    Apabila             terjadi                             kesalahan/konflik                             dalam yayasan/lembaga maka ijin akan di cabut

t.     Surat izin operasional yang lama

B. Persyaratan Teknis terdiri atas :

a.      Study Kelayakan

b.      Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan (standar isi, proses, PTK, Sarpras, Manajemen, Pembiayaan, penilaian dan standar kompetensi lulusan);

c.      Peta lokasi sederhana;

d.     Profil Lembaga / Dokumentasi Lembaga.

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PKM dan TBM) ke loket pelayanan Dinas Pendidikan, petugas pelayanan memberikan informasi;

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan Perpanjangan

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PKM dan TBM) ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah dan memverifikasi berkas berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon;

·      Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PKM dan TBM) telah diterbitkan

·      Pemohon menerima Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal (PKBM dan TBM)

3

Jangka Waktu Penyelesaian

10 (sepuluh) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya / Gratis

5

Peroduk Pelayanan

Perpanjangan        Izin        yang        diterbitkan              berupa      Piagam Perpanjangan     Izin     Operasional              Penyelenggaraan        Pendidikan Non             Formal    (Lembaga    Pusat    Kegiatan             Belajar    Masyarakat (PKBM) dan Taman Baca Masyarakat (TBM)

6

Waktu Pelaksanaan

1.   Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

2.   Jum’at                    : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

1.        Pengaduan diterima melalui :

-    Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

-    Website       Kontak        Pengaduan   dengan         alamat         : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

2.        Diidentifikasi dan ditindaklanjuti

3.        Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

1.        Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.         Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.         Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

5.         Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7.         Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan                                                                           Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8.         Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor

81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;

9.         Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

10.        Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

11.        Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

12.        Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

·        Ruang kantor, meja, kursi

·        AC, jaringan internet

·        Alat tulis kantor

·        Komputer/laptop yang dilengkapi printer

·        Loket pelayanan

·        Ruang tunggu

3

Komptensi Pelaksana

·        SDM yang memiliki ketelitian, kecekatan, kesabaran, keramahan, integritas yang tinggi, mampu mengoprasikan komputer

·        Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

·        Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-       Pengawasan atasan langsung

-       Kepala Bidang

-       Sekretaris Dinas

-       Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang terdiri dari :

-       Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa danPerijinan

-       Kasi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Penilik / Pengawas

-       Staf Pelaksana / Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-    Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-    Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-    Menanggapi serta menindaklanjuti keluhan atas pelayanan

7

Jaminan keamanan

dan keselamatan pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik.

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

·      Evaluasi      Kinerja     Pelaksana      secara                       periodik   dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

·      Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan

mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan menyatakan :

1.    Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.    Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.    Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-    Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.    Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.      Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan  Suasana  Kerja  Yang  Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-    Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A. Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1.        Pemohon memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha) yang diterbitkan oleh OSS;

2.        Pemohon menyerahkan proposal Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

3.        Surat permohonan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

4.        Melengkapi persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi :

a.   Hasil studi kelayakan;

b.  Isi Pendidikan;

c.   Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

d.  Sarana dan prasarana pendidikan;

e.  Pembiayaan pendidikan;

f.     Sistem evaluasi dan sertifikasi;

g.  Manajemen dan proses pendidikan;

5.    Persyaratan pendirian satuan pendidikan tersebut sekurang-kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal;

6.    Melampirkan bukti kelayakan lembaga yang dibuktikan dengan :

a.    Rekomendasi dari kepala Koordinator Unit Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan

b.   Lembar pemeriksaan lembaga oleh Pengawas SD

c.    Bukti      kepemilikan      tanah       dan                 bangunan           tempat penyelenggaraan SD Swasta

d.   Foto     copy     akta      notaris     yayasan      (telah  berbadan hukum/Menkumham)

e.   SK pembentukan Yayasan

f.     SK Yayasan tentang pendirian sekolah

g.   Surat       keterangan       domisili                  lembaga/sekolah                  dari desa/kelurahan stempat;

h.   Denah keberadaan lembaga SD Swasta

i.     IMB/PBG

j.     Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup

7.    Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) yang memuat:

a.   Visi dan misi lembaga;

b.   Kurikulum;

c.    Sasaran peserta didik;

d.   Pendidik dan tenaga kependidikan;

e.   Sarana dan prasarana;

f.     Pendanaan;

g.   Organisasi, Struktur Organisasi dan rincian tugas;

h.   Manajemen satuan pendidikan; dan

i.     Peran serta masyarakat.

RIPS merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun

8.   Persyaratan pendukung:

a.   FC KTP KS / KTP penyelenggara

b.   Foto-foto sarpras, foto-foto kegiatan siswa

c.    NPWP yayasan / sekolah

d.   Foto-foto visitasi pengawas

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ke loket pelayanan Dinas Pendidikan, petugas pelayanan memberikan informasi tentang Izin

·       Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta;

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon.

·       Verifikasi Proposal dan tinjauan lapangan oleh Tim Verifikasi Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa dan Perijinan (PKKBP) dan Bidang Pembinaan SD

·       Tim Verifikasi melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Kepala Seksi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

·       Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa dan Perijinan dan selanjutnya membuat Surat Izin Operasional Pendirian SD Swasta

·       Penetapan      Surat      Izin     Operasional                           Pendirian          Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta diterbitkan

·       Pemohon         menerima         Izin                            Operasional     Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya ( GRATIS )

5

Peroduk Pelayanan

Surat      Keputusan      (SK)      Kepala      Dinas                Pendidikan     Kab. Tulungagung                tentang            Izin       Operasional                Pendirian

Penyelenggaraan      Satuan     Pendidikan                                        Sekolah   Dasar                                        (SD) Swasta

6

Waktu Pelayanan

·     Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

·     Jum’at                   : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

1.        Pengaduan diterima melalui :

-    Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

-    Website       Kontak       Pengaduan   dengan        alamat        : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

2.     Diidentifikasi dan ditindaklanjuti Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

1.     Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

1.        Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.        Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3.        Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

4.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012

tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

5.        Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

6.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7.        Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

8.        Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

9.        Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

10.    Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

11.    Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten

Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

1.    Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah

2.      Alat tulis kantor

3.      Komputer/laptop yang dilengkapi printer

4.      Loket Pelayanan

5.      Kotak Saran

6.      Ruang Tunggu

3

Kompetensi Pelaksana

1.      Mampu mengoprasikan komputer

2.      Bersikap     ramah     dan     sopan     serta                       berorientasi pada pelayanan.

3.      Berkomitmen pada aturan.

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-          Pengawasan atasan langsung

-       Kepala Bidang

-       Sekretaris Dinas

-       Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang terdiri dari :

-       Kepala      Bidang      Pembinaan                   Ketenagaan,                   Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Kasi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-       Penilik / Pengawas

-        Staf Pelaksana / Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-    Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-    Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-    Menanggapi serta menindaklanjuti keluhan atas pelayanan

-    Menjamin      kerahasiaan      berkas                          pemohon            yang          masuk

dipelayanan dan diagendakan dalam buku register

7

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

·     Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik.

·     Keamanan terdapat CCTV yang terus mengamati pelayanan

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

·      Evaluasi     Kinerja     Pelaksana      secara                      periodik  dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

·      Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui                    hambatan       yang ditemukan                      dalam

pelaksanaan           pelayanan        serta                                    merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan menyatakan :

1.   Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.   Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.   Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-       Visi : Terwujudnya Pelayanan  Pendidikan  Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.   Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.     Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan  Suasana  Kerja  Yang  Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-    Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A. Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1.        Pemohon menyerahkan proposal Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

2.        Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

3.        Melengkapi persyaratan meliputi :

a.  Hasil studi kelayakan;

b.  Isi Pendidikan;

c.  Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

d.  Sarana dan prasarana pendidikan;

e.  Pembiayaan pendidikan;

f.   Sistem evaluasi dan sertifikasi;

g.  Manajemen dan proses pendidikan;

5.    Melampirkan       bukti        kelayakan lembaga                yang dibuktikan dengan :

a.   Rekomendasi      dari     kepala                                 Koordinator        Unit                                 Pelayanan Administrasi Satuan Pendidikan Kecamatan

b.  Lembar pemeriksaan lembaga oleh Pengawas SD

c.   Bukti         kepemilikan        tanah         dan                   bangunan             tempat penyelenggaraan SD Swasta

d.  Foto       copy       akta        notaris                yayasan                (telah                berbadan hukum/Menkumham)

e.  SK pembentukan Yayasan

f.    SK Yayasan tentang pendirian sekolah

g.  Surat          keterangan          domisili                    lembaga/sekolah                    dari desa/kelurahan stempat;

h.   Denah keberadaan lembaga SD Swasta

i.    IMB/PBG

j.    Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dari Dinas Lingkungan Hidup

6.    Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) yang memuat:

a.  Visi dan misi lembaga;

b.  Kurikulum;

c.   Sasaran peserta didik;

d.  Pendidik dan tenaga kependidikan;

e.  Sarana dan prasarana;

f.    Pendanaan;

g.  Organisasi, Struktur Organisasi dan rincian tugas;

h.  Manajemen satuan pendidikan; dan

i.    Peran serta masyarakat.

RIPS      merupakan      pedoman      dasar               pengembangan                       satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ke loket pelayanan Dinas Pendidikan, petugas pelayanan memberikan informasi tentang Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta;

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda

penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon.

·       Verifikasi Proposal dan tinjauan lapangan oleh tim verifikasi Bidang Pembinaan SD

·       Tim Verifikasi melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SD

·       Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang Pembinaan SD dan selanjutnya membuat Surat Izin Operasional Pendirian SD Swasta

·       Penetapan Surat Izin Operasional Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swsta diterbitkan

·       Pemohon menerima Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya ( GRATIS )

5

Peroduk Pelayanan

Piagam Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) Swasta

6

Waktu Pelayanan

·     Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

·     Jum’at                   : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

Pengaduan diterima melalui :

·     Langsung      ke       Seketariat      Dinas                           Pendidikan                           Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

·     Website          Kontak           Pengaduan                           dengan           alamat                    : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

·     Diidentifikasi dan ditindaklanjuti

·     Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

1.      Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

2.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4.   Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

5.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

6.   Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

7.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8.   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

9.   Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

10.   Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

11.   Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan   Mal   Pelayanan   Publik   Kabupaten

Tulungagung;

12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

1.   Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah

2.   Alat tulis kantor

3.   Komputer/laptop yang dilengkapi printer

4.   Loket Pelayanan

5.   Kotak Saran

6.   Ruang Tunggu

3

Kompetensi Pelaksana

1.   Mampu mengoprasikan komputer

2.   Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

3.   Berkomitmen pada aturan.

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-       Pengawasan atasan langsung

-       Kabid

-       Sekretaris Dinas

-       Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 (empat) orang terdiri dari :

-      Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa danPerijinan

-      Kasi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

-      Penilik / Pengawas

-       Staf Pelaksana / Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-    Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-    Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-    Menanggapi serta menindaklanjuti keluhan atas pelayanan

-    Menjamin kerahasiaan berkas pemohon yang masuk dipelayanan

dan diagendakan dalam buku register

7

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

·     Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik.

·     Keamanan terdapat CCTV yang terus mengamati pelayanan

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

·      Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

·      Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami      Segenap      Pimpinan      dan                Karyawan  Dinas              Pendidikan menyatakan :

1.   Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.   Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.   Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang

diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-     Visi    : Terwujudnya       Pelayanan Pendidikan                           Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.  Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.  Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.   Menciptakan       Suasana        Kerja      Yang                                Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-     Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A. Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1.        Pemohon memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha) yang diterbitkan oleh OSS;

2.        Pemohon menyerahkan proposal Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

3.        Surat permohonan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

4.        Melengkapi persyaratan pendirian satuan pendidikan meliputi :

a.   Hasil studi kelayakan;

b.  Isi Pendidikan;

c.   Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

d.  Sarana dan prasarana pendidikan;

e.  Pembiayaan pendidikan;

f.    Sistem evaluasi dan sertifikasi;

g.   Manajemen dan proses pendidikan;

5.    Persyaratan        pendirian satuan pendidikan tersebut sekurang- kurangnya harus memenuhi Standar Pelayanan Minimal;

6.    Melampirkan persyaratan meliputi :

a.  Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis dan ekologis;

b.  Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial dan budaya;

c.   Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

d.  Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

e.  Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;

f.  Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya ; dan

g.     Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara;

7.  Melampirkan bukti kelayakan lembaga yang dibuktikan dengan :

a.    Lembar pemeriksaan lembaga oleh Pengawas SMP

b.   Bukti kepemilikan tanah dan bangunan tempat penyelenggaraan SMP Swasta

c.    Foto          copy         akta          notaris                    yayasan (telah      berbadan hukum/Menkumham)

d.   SK pembentukan Yayasan

e.    SK Yayasan tentang pendirian sekolah

f.     Surat keterangan domisili lembaga/sekolah dari desa/kelurahan stempat;

g.    Denah keberadaan lembaga SMP Swasta

h.   Fotokopi IMB/PBG

i.      Surat        Pernyataan        Pengelolaan                     Lingkungan       (SPPL)                     Dinas Lingkungan Hidup

j.      Profil Lembaga

k.    Surat pernyataan bersedia mengikuti aturan dan ketentuan dari Pemerintah

8.   Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) yang memuat:

a.    Visi dan misi;

b.   Kurikulum;

c.    Peserta didik;

d.   Pendidik dan tenaga kependidikan;

e.    Sarana dan prasarana;

f.     Pendanaan;

g.    Organisasi, Struktur Organisasi dan rincian tugas;

h.   Manajemen satuan pendidikan; dan

i.     Peran serta masyarakat.

RIPS merupakan pedoman dasar pengembangan satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun

9.    Melampirkan persyaratan pendukung:

a.     FC KTP KS / penyelenggara

b.     Foto-foto sarpras / kegiatan siswa

c.     NPWP

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ke loket pelayanan Dinas Pendidikan, petugas pelayanan memberikan informasi tentang Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon.

·       Verifikasi Proposal dan tinjauan lapangan oleh tim verifikasi Bidang Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa dan Perijinan (PKKBP) dan Bidang Pembinaan SMP

·       Tim Verifikasi melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Kepala Seksi Kurikulum, Bahasa dan Perijinan

·       Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan, Kurikulum, Bahasa dan Perijinan dan selanjutnya membuat Surat Izin Operasional Pendirian SMP Swasta

·       Penetapan Surat Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta diterbitkan

·       Pemohon   menerima   terbitnya   Izin   Operasional   Pendirian

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya ( GRATIS )

5

Peroduk Pelayanan

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kab. Tulungagung tentang Izin Operasional Pendirian Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta

6

Waktu Pelayanan

·       Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

·       Jum’at                       : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

Pengaduan diterima melalui :

-        Langsung ke Seketariat Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

-        Website              Kontak              Pengaduan                                 dengan              alamat                                 : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

-      Diidentifikasi dan ditindaklanjuti

-      Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

-       Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

-       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

-       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

-       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

-       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang

Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

-       Peraturan        Menteri       Pendayagunaan          Aparatur          Negara         dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

-       Peraturan       Menteri      Dalam      Negeri                               Nomor         80                Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

-       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

-       Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

-       Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

-       Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

-       Peraturan  Bupati  Tulungagung  Nomor  20  Tahun  2023

tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

-        Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah

-        Alat tulis kantor

-        Komputer/laptop yang dilengkapi printer

-        Loket Pelayanan

-        Kotak Saran

-        Ruang Tunggu

3

Kompetensi Pelaksana

-        Mampu mengoprasikan Komputer

-        Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

-        Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

4

Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan secara berkala :

-         Atasan langsung

-          Kabid Pembinaan

-          Sekretaris Dinas

-          Kepala SKPD

5

Jumlah Pelaksana

4 orang terdiri :

-        Kepala Bidang

-        Kepala Seksi

-        Pengawas

-        Pelaksana / Staf Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-        Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-        Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-        Menanggapi serta menindaklanjuti keluhan atas pelayanan

-        Menjamin kerahasiaan berkas pemohon yang masuk dipelayanan dan diagendakan dalam buku register

7

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

-        Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik

-        Keamanan terdapat CCTV yang terus mengamati pelayanan

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

-        Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

-        Hasil     Evaluasi      digunakan      untuk                 mengukur keberhasilan dan Mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami     Segenap     Pimpinan     dan                Karyawan Dinas             Pendidikan menyatakan :

1.   Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.   Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.   Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-     Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.   Meningkatkan  Layanan Pendidikan  Yang Ramah dan Santun

b.  Akurat Dalam  Penyampaian  Data  Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan          Suasana           Kerja                                         Yang                   Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-     Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan

A. Service Delivery

1

Persyaratan Pelayanan

1.   Pemohon menyerahkan proposal Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung;

2.   Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung

4.   Melampirkan bukti kelayakan lembaga yang dibuktikan dengan :

a.  Lembar pemeriksaan lembaga oleh Pengawas SMP

b.  Bukti kepemilikan tanah dan bangunan tempat penyelenggaraan SMP Swasta

c.   Fotokopi         akta         notaris                          yayasan (telah                          berbadan hukum/Menkumham)

d.  SK pembentukan Yayasan

e.  SK Yayasan tentang pendirian sekolah

f.    Surat          keterangan          domisili                    lembaga/sekolah                    dari desa/kelurahan stempat;

g.   Denah keberadaan lembaga SMP Swasta

h.   Fotokopi IMB/PBG

i.     Surat        Pernyataan        Pengelolaan                     Lingkungan       (SPPL)                     Dinas Lingkungan Hidup

j.     Profil Lembaga

k.   Surat Perpanjangan Izin Operasional yang lama

2.   Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan (RIPS) yang memuat:

j.      Visi dan misi;

k.    Kurikulum;

l.      Peserta didik;

m. Pendidik dan tenaga kependidikan;

n.   Sarana dan prasarana;

o.    Pendanaan;

p.   Struktur organisasi dan rincian tugas;

q.   Manajemen satuan pendidikan; dan

r.    Peran serta masyarakat.

2

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

·       Pemohon meminta informasi mengenai Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ke loket pelayanan Dinas Pendidikan, petugas pelayanan memberikan informasi tentang Pelayanan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta;

·       Pemohon mengirimkan dokumen permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung dengan melampirkan persyaratannya melalui loket pelayanan;

·       Petugas loket menerima dan memeriksa kelengkapan berkas beserta persyaratannya, bila lengkap pemohon diberi tanda penerimaan berkas, dan bila masih ada yang kurang dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi;

·       Petugas pelayanan mendistribusikan berkas pemohon dan persyaratannya kepada pejabat yang ditunjuk atau yang membidangi untuk ditindaklanjuti serta menelaah berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon.

·       Verifikasi Proposal dan tinjauan lapangan oleh tim verifikasi Bidang Pembinaan SMP

·       Tim Verifikasi melaporkan hasil tinjauan lapangan kepada Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan SMP

·       Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP dan selanjutnya membuat Surat Izin Operasional

Pendirian SMP Swasta

·     Penetapan Surat Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta telah diterbitkan

·     Pemohon  menerima  terbitnya  Perpanjangan  Izin  Operasional

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.

3

Jangka Waktu Penyelesaian

14 (empat belas) hari kerja

4

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya ( GRATIS )

5

Waktu Pelayanan

·       Senin – Kamis : 08.00 – 14.00 WIB

·       Jum’at                       : 08.00 – 12.00 WIB

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

6

Peroduk Pelayanan

Piagam Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

7

Penangan pengaduan sarana, dan masukan

Pengaduan diterima melalui :

-       Langsung      ke      Seketariat      Dinas                          Pendidikan               Kabupaten Tulungagung Jl. Ki Mangunsarkoro No. 29 Beji Boyolangu

-       Website          Kontak           Pengaduan                          dengan          alamat                   : https://disdik.tulungagung.go.id/kontak-kami/

-      Diidentifikasi dan ditindaklanjuti

-      Dimusyawarahkan untuk mendapatkan solusi

B. Manufacturing

1

Dasar Hukum

-       Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

-       Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

-       Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

-       Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;

-       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

-       Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

-       Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

-       Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

-  Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;

-  Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung;

-       Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta

Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

2

Perasarana, dan/atau Fasilitas

-       Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait dengan pendirian satuan pendidikan dasar dan menengah

-       Alat tulis kantor

-       Komputer/laptop yang dilengkapi printer

-       Loket Pelayanan

-       Kotak Saran

-       Ruang Tunggu

3

Kompetensi Pelaksana

-    Mampu mengoprasikan komputer

-       Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan.

-       Berkomitmen pada aturan dan maklumat pelayanan

4

Pengawasan Internal

-       Atasan Langsung

-       Kepala Bidang

-       Sekretaris Dinas Pendidikan

-       Kepala Dinas Pendidikan

- 

5

Jumlah Pelaksana

4 orang terdiri :

-       Kepala Bidang

-       Kepala Seksi

-       Pengawas

-       Pelaksana / Staf Administrasi

6

Jaminan Pelayanan

-       Sesuai dengan Maklumat Pelayanan

-       Memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati

-       Menanggapi serta menindaklanjuti keluhan atas pelayanan

-       Menjamin kerahasiaan berkas pemohon yang masuk dipelayanan dan diagendakan dalam buku register

7

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

-       Penyelenggaraan pelayanan dilaksanakan di Ruang/Gedung yang memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan yang baik

-       Keamanan terdapat CCTV yang terus mengamati pelayanan

8

Evaluasi Kinerja Pelaksana

-       Evaluasi Kinerja Pelaksana secara periodik dilakukan sedikitnya 3 (tiga) bulan sekali;

-       Hasil Evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

9

Maklumat Layanan

Kami Segenap Pimpinan dan Karyawan Dinas Pendidikan menyatakan :

1.  Melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan

2.  Melaksanakan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus-menerus

3.  Sanggup menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

10

Visi, Misi dan Motto Layanan

-    Visi : Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat dan Transparan

-     Misi :

a.    Meningkatkan Layanan Pendidikan Yang Ramah dan Santun

b.     Akurat Dalam Penyampaian Data Dan Informasi Pendidikan

c.    Menciptakan  Suasana  Kerja  Yang  Berkarakter Berbasis Kearifan Lokal Berwawasan Nasional dan Berdaya Saing Global

-    Motto : “ CERMAT “

Cepat, Efisien, Ramah, Mudah, Akurat, Transparan