1

Dasar Hukum

1.    Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2.    Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan

3.    Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

5.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

6.    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

7.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Pelayan Publik di Lingkungan Kabupaten/Kota

8.    Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

9.    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138  Tahun  2017  tentang Penyelenggaraan          Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

11. Peraturan Menteri Pertanian Repoblik Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

12. Peraturan Menteri Pertanian Repoblik Indonesia Nomor 15 tahun 2021 Standar kegiatan dan usaha dan setandar produk pada penyelenggaraan Perizinan Perizinan berbasis resiko sektor pertanian

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Kabupaten Tulungagung

2

Persyaratan Pelayanan

1.   NIB

2.   Surat Permohonan

3.   Surat Informasi Produk

4.   Surat Pernyataan Komitmen

3

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1.   Pemohon datang ke tempat pelayanan membawa persyaratan  pelayanan yang telah diisi , dibubuhi materai, dan ditandatangani oleh pemohon

2.   Pemohon mengunggah scan dokumen di oss.go.id

3.   Petugas Dinas Ketahanan Pangan melakukan verifikasi dan mengunggah lampiran yang berisi nomor PSAT-PDUK di oss.go.id

4.    Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penerbitan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) registrasi PSAT-PDUK

5.   Pemohon dapat mengunduh berkas PB-UMKU registrasi PSAT-PDUK melalui oss.go.id dan mendapatkan nomor registrasi

4

Jangka Waktu Penyelesaian

5 (lima) hari kerja

5

Biaya/Tarif

GRATIS

6

Produk Pelayanan

Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PDUK)

7

Sarana,Prasarana dan/atau Fasilitas

1.   Komputer

2.   ATK

3.   Meja, Kursi, Rak Arsip, Almari

4.   Ruang Tunggu, Parkir,Toilet, TV, AC dll

8

Kopetensi Pelaksana

1.   Pendidikan minimal SMA sederajat

2.   Mampu mengoprasikan komputer

3.   Bersikap ramah dan sopan serta berorientasi pada pelayanan

4.   Berkomitmen pada aturan

9

Pengawasan Internal

Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

10

Penanganan Pengadauan, Saran dan Masukan

1.   Pengaduan diterima melalui :

- Langsung ke Sekretariat

- Kotak Saran

- Lempung dumas

- SMS

2.   Diidentifikasi dan ditindak lanjuti

3.   Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi

11

Jumlah Pelaksana

4 (empat) Orang

12

Jaminan Pelayanan

Kami siap :

-      Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati

-      Menangapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami

13

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Data atau Berkas

Data / berkas tersimpan dengan baik diarsip Mall Pelayanan Publik dan Dinas Ketahanan Pangan

14

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan